Kampus mulai bersuara pertanda JOKOWI akan terjengkal
Jakarta,Aktualid.net Joko Widodo sang presiden, semakin hari semakin ugal-ugalan melanggar konsitusi, melanggar etika, seolah negara Republik ini merupakan negaranya sendiri, sehingga akibat perbuatannya negara Republik Indonesia akan dijadikan negara Monarki.
Jokowi diusung menjadi presiden oleh PDIP, sekarang para petinggi PDIP dan partai koalisi.
Jokowi seolah membiarkan korupsi terjadi, sehingga pada saatnya mereka tidak berdaya saat tidak mengikuti kemauan Jokowi. Harus kita akui ini langkas cerdas Jokowi, tetapi kecerdasannya digunakan untuk hal negatif.
Sejak 31 Januari 2024 dimulai dengan pernyataan dari para Guru Besar Universitas Gajah Mada sampai tanggal 5 Februari 2024 tercatat ada 49 Perguruan Tinggi yang berbuat serupa.
Guru Besar dari berbagai universitas, baik negeri seperti UI, UNPAD, IPB, UPI, ITS, Unsri, dll maupun swasta seperti UNIKA, UMJ, dll. menyuarakan keprihatinannya atas pelanggaran etika dan kecurangan di dalam pilpres 2024 ini.
Semua mengkritik atau mengingatkan Presiden agar tidak berbuat curang lebih jauh. Jika para Guru besarnya telah bersuara lantang “artinya mahasiswa dari 49 Perguruan Tinggi itu siap membela dosennya”.
Ditambah Hasil Putusan DKPP No. 135-136-137-141-PKE-DKPP/XII/2023, Tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya menyatakan Teradu Hasyim Asy’ari (Ketua KPU) dkk, semuanya (Anggota KPU), “terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, berimplikasi hukum kepada tidak sah dan/atau batal demi hukum” status Pencapresan Prabowo Subianto (PS)-Gibran Rakabuming Raka (GRR) dalam Pilpres 2024.
Isi putusan DKPP No. 135-136-137-141-PKE-DKPP/XII/2023, Tanggal 5 Februari 2024 sbb:
“1. Mendiskualifikasi Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto (PS)-Gibran Rakabuming Raka (GRR) sebagai Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.
2. Memerintahkan Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengajukan Calon Pengganti Capres-Cawapres atau Pemilihan Presiden 2024 tanpa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, karena berbagai pelanggaran Etik, Hukum dan Konstitusi termasuk merujuk kepada Putusan No.99/PUU-XXI/2023, tgl. 16/10/2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/ ARLTP/10/2023, tgl 7/11/2023.
3. Menunda penyelenggaran Pemilu dalam waktu 2 x 14 Hari terhitung sejak tagl 14/2/2024, agar Partai KIM mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pengganti, akibat DISKUALIFIKASI terhadap Capres PS dan Cawapres GRR.”
Irman
