Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih jatuh pada Tanggal 6 Pebuari 2025 ” di istana negara oleh Presiden RI “

Kuningan,Aktualid.net Simpang siur pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang semula tanggal 10 Pebuari 2025 undur ke pertengahan Maret dengan alasan menunnggu MK selesai tangani Sengketa PILKADA. Namun hari ini Rabu 22 Januari 2025 sudah di tetapkan Pelantikan akan di laksanakan pada tanggal 6 Pebuari 2025.

Ini hasil kesepakatan kerja DPR RI ,Kemendagri ,KPU, Bawaslu dan Badan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

“DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KESIMPULAN RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, KOMISI PEMILIHAN UMUM RI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RI

RABU, 22 JANUARI 2025

Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI), menyetujui:

1. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.”

Irman