81 Miliar Anggaran Setda Naik Drastis Melanggar Regulasi dan Menghina Akal Sehat

By aktualid - Kamis, 27 Juni 2024 | 12:40 WIB | Views

81 Miliar Anggaran Setda Naik Drastis Melanggar Regulasi dan Menghina Akal Sehat

Kuningan,Aktialid.net Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa dalam :
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal 5
(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pemerintahan umum lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintah Daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
Daerah mempunyai uraian tugas:
e. Mengarahkan Perangkat Daerah dalam perumusan kebijakan teknis sesuai
dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Daerah;
Melihat ketentuan regulasi di atas, sangat jelas Setda bukan lagi sebagai
pelaksana kegiatan. Setda hanya mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan
membuat perumusan kebijakan serta perancangan program kegiatan untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bukan lagi sebagai eksekutor kegiatan seperti
SKPD teknis.

Anggaran Setda Kuningan sekarang naik sampai Rp 81 miliar untuk tahun
2024. Menjadi pertanyaan besar dasar nya dari mana? Ini tentu menghina akal sehat.
Apalagi dengan angka fantastis yang mencapai Rp 81 miliar tersebut ternyata tanpa
diketahui oleh Pimpinan dan Banggar DPRD. Jelas sekali Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) ceroboh.
Pertanyaan selanjutnya dipakai untuk apa anggaran sebesar itu? Sedangkan
Bupati dan Wakil Bupati definitifnya tidak ada, mestinya kan secara logika
anggarannya turun.
Tugas pokok dan fungsi dari Setda adalah sebagai Unsur Staf. Yang bertugas
dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian program kerja dari
SKPD (unsur lini). Bukan melaksanakan kegiatan teknis. Saat ini entah karena
kebodohan atau terlalu pintar, Setda Kuningan malah melakukan kegiatan teknis
seperti contoh mengurusi PKL, pembangunan gedung Setda baru, pengadaan
kelengkapan dan perbaikan sarana dan prasarana Setda, dan lain-lain. Ini berarti
mereka berperilaku seperti Dinas atau SKPD. Ini tentu menjadikan adanya penurunan
degradasi atau marwah Tupoksi mereka sendiri.
Setda Kuningan kebablasan malah mengekspansi dan mengkolonisasi Tupoksi
dari dinas-dinas teknis. Padahal dulu soal-soal teknis yang dipegang oleh Setda satu
persatu dilepas karena alasan regulasi atau Perda / Perbup SOTK sehingga memang
tidak pas mengerjakan urusan teknis karena mereka ranahnya adalah pengambil
kebijakan.
Seperti pengurusan gas, pasar murah diserahkan ke Dinas Perindag. Sekarang
justru sebaliknya seperti kembali lagi ke zaman jahiliyah, Setda mulai cawe-cawe
urusan Tupoksi Dinas / SKPD teknis. Motifnya tentu mencari rente karena kita
ketahui bersama dalam proses pengurusan teknis banyak peluang untuk japrem/main
mata. Karena sudah masuk ke ranah teknis makanya mereka jadi merasa ada
justifikasi untuk membesarkan anggaran sampai Rp 81 miliar sehingga seolah ada
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan itu. Padahal untuk di Setda kabupaten lain
semua kegiatan teknis operasional lini sudah diserahkan semuanya kepada SKPD.
Tugas utama Setda yang paling penting seharusnya adalah merancang kegiatan
Evaluasi RPJMD. Kegiatan evaluasi di level kebijakan yang justru selama ini
diabaikan. Itu tidak pernah terjadi karena Setda Kuningan lebih asik cawe-cawe
bekerja di level teknis sehingga menjadikan mereka turun derajatnya sampai harus
mengurusi penempelan stiker PKL di Puspa Siliwangi.
Tingkah Setda Kuningan tersebut khususnya di lingkup Asda 2 sudah menabrak
isi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Kuningan. Disana ditegaskan secara tersurat bahwa Setda adalah
Unsur Staf dan per definisi baik dalam ilmu manajemen publik maupun regulasi,
Unsur Staf tugasnya adalah membantu pimpinan dalam menyiapkan kebijakan.
Dalam isi Nota Pengantar Rancangan APBD Kuningan tahun 2024 dari
Pemerintah Daerah kepada DPRD Kuningan disebutkan bahwa Pendapatan Daerah
tahun 2024 ditargetkan hanya Rp 2,7 triliun karena mengalami penurunan sebesar
Rp 87 miliar dari APBD Tahun Anggaran 2023 yang lalu

Merinci dari data Pendapatan Daerah untuk tahun anggaran 2024 yang terdiri
dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 366 miliar ternyata mengalami penurunan
sebesar Rp 214 miliar. Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah tahun 2024 yang
berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar
Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 134 miliar dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Dengan kondisi keuangan gagal bayar selama 3 tahun berturut-turut dan hutang
sebesar Rp 271 miliar yang belum dibayarkan, seharusnya ada langkah kebijakan
politik anggaran dari Pimpinan Daerah (Pimda) dan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) untuk melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran serta program
kegiatan skala prioritas dalam meramu APBD Kuningan tahun 2024. Karena
dihadapkan pada kondisi kemampuan keuangan daerah yang ternyata sangat minim
dan memprihatinkan, seharusnya Pemda Kuningan melakukan ikat pinggang bukan
malah melakukan pemborosan anggaran karena itu artinya sama dengan menambah
utang baru.
Sangat jelas tugas utama Setda adalah rapat. Jangan sampai anggaran Setda
yang naik pesat sampai Rp 81 miliar disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para
pemangku kebijakan dengan cara memainkan APBD. Karena kelak pihak yang
pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban adalah TAPD.


Kuningan, 26 Juni 2024
Uha Juhana
Ketua LSM Frontal

Screenshot_2023-12-04-12-56-32-12_1c337646f29875672b5a61192b9010f9
IMG-20230712-WA0028
IMG-20240508-WA0064
IMG-20240616-WA0115
Jul 20, 2024

Sekda Dian mengatakan ” MUI telah menunjukkan komitmennya dalam membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin “

Sekda Dian mengatakan ” MUI telah menunjukkan komitmennya dalam membimbing,…

Jul 20, 2024

Sekda Dian Pamit Dan Mohon Doa Restu Ulama.

Sekda Dian Pamit Dan Mohon Doa Restu Ulama. Rapat koordinasi…

Jul 20, 2024

Suara RELAWAN bakar semangat ” DIAN adalah KITA”

Suara RELAWAN bakar semangat ” DIAN adalah KITA” Dian adalah…

Jul 19, 2024

Statemen Dr.H. Dian Rahmat Yanuar Diapresiasi Publik

Statemen Dr.H. Dian Rahmat Yanuar Diapresiasi Publik Statemen Dr. H….

Jul 19, 2024

Dr Dian Rahmat Yanuar paparkan tentang proses pengajuan CLTN dari ASN,” Sekda mohon maaf

Dr Dian Rahmat Yanuar paparkan tentang proses pengajuan CLTN dari…

Jul 19, 2024

Analisa Kepastian DR.H.Dian Rahmat Yanuar Maju Di Pilkada Kuningan.

Analisa Kepastian DR.H.Dian Rahmat Yanuar Maju Di Pilkada Kuningan. Polemik…

IMG-20240508-WA0072
1714379862927
Polish_20240211_045312529