Satu negara dua matahari Kembar ” Pemerintah Daerah di Giring untuk menjadi hamba kekuasaan “
Oleh : Irman Syamsul Bahri
Pemimpin Redaksi Aktualid.net
Saat ini ada penomena baru di Rezim yang serba sengkrawut,Kalau melihat dari pidato yang menggebu gebu penuh berapi apai tapi dalam realitanya hanya sebatas Omon Omon belaka,Penomena Baru saat ini di negeri Konoha adanya dua Matahari Kembar.
Awalnya kita sudah mulai simpati kepada Pa Prabowo dengan penegakan Pemberatasan Korupsi yang seakan tidak akan pandang bulu,Namun akhirnya kita merenung kembali ketika dari sekian APH ( Alat Penegak Hukum ) masih ada yang menjadi titipan Jokowi seperti Ketua KPK dan Kapolri,jadi orang orang Jokowi masih bisa Aman apalagi kalau yang menyangkut Jokowi berserta Keluarganya akan jauh tersentuh hukum.
Maraknya tuntutan masyarakat akan adili Jokowi merupakan bentuk kekecewaan Rakyat pada ancurna negara oleh Jokowi dan tidak adanya upaya hukum yang akan berani mengusut bahkan mengadili keluarga Jokowi.
Prabowo DIAM ketika rakyat Banten dan Rempang serta Rakyat lainya di berbagai Daerah berjuang melawan Oligarki dan Kroninya,mereka tidak mau di jajah oleh sistem penjajahan baru dengan dalih pengembangan PSN seperti Echo City dan ( PIK 2 ) yang merampas tanah pribumi dengan paksa dan intimidasi dari para preman bayaran Oligarki,Pemerintah Diam tak bisa berbuat banyak untuk membela Rakyatnya.
Prabowo masih tersandra oleh Jokowi dengan masalah pembelian Pesawat bekas dari Qatar dan Food estate,makanya Jokowi masih punya kendali di pemerintahan saat ini,sehingga muncul dua matahari Kembar.
Pemerintah Pusat tidak akan mau hilang kepercayaan dari pemerintah daerah dan Rakyatnya,Maka Pemerintah pusat terus memggiring para pemimpin daerah untuk setia dan manut pada apa yang menjadi kehendak pusat terutama bagi Kepala Daerah yang baru di lantik nanti akan di bawa pada suatu pase pembinaan arahan dari Presiden yang di pusatkan di AKMIL Magelang,Padahal menurut Kemendagri Tito Karnapian kegiatan itu hanya sebatas kumpul kumpul saja.
Kita dapat membacanya arah tujuan seperti itu hanya untuk menjadikan pemerintah daerah sebagai hamba kekuasaan dengan terus memoles kencantikan pemerintah pusat.
Kita semua akan di suguhkan dengan sistem pemerintaha yang tidak ada kepastian baik itu Hukum,Ekonomi dan Sosial.
Salam akal sehat
