Mang Ewo melihat “agar kebijakan promosi dan mutasi birokrat tehindar dari anasir maupun aroma politik,Tidaklah mudah untuk di wujudkan “
Kuningan,Aktualid.net Pengamat kebijakan publik Kuningan Sujarwo yang biasa di sapa mang Ewo mengatakan “Penyegaran jajaran birokrat di seluruh tingkatan eselon (2 sampai denagan 4) di lingkup Pemkab Kuningan pasca terpilihnya duet kepemimpinan Dian-Tuti sebagai Bupati dan Wakil Bupati , adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Terlebih saat ini tidak sedikit jabatan yang kosong pada setiap tingkatan eselon pasca datinggal oleh Pejabat yang memasuki usia pensiun maupun karena berhalangan tetap (meninggal dunia). Siapapun tentunya sudah memahami, jika kebijakan promosi dan mutasi jabatan di lingkup Pemkab, merupakan kewenangan penuh Bupati setelah mendapat ‘masukan’ dari BKPSDM sebagai institusi (SKPD) yang tupoksinya terkait dengan urusan Kepegawaian.
Jika mumcul opini yang mewanti” agar kebijakan promosi dan mutasi birokrat tehindar dari anasir maupun aroma politik, tidaklah mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut, siapapun tentunya memahami pemegang kebijakannya yakni merupakan hasil proses politik (Pilbup). Kalaupun dalam kebijakan promosi muncul indikasi bahwa ada birokrat yang ditenggarai terlibat langsung dalam kegiatan Pilbup, saatnya sudah berlalu mempersoalkan hal tersebut.
Seharusnya, jika masyarakat memiliki data konkrit terlait keterlibatan birokrat dalam proses pemenanga duet Dian-Tuti dalam Pilbup 27 November 2024, dilaporkan ke Bawaslu saat pesta demokrasi tersebut sedang berlangsung. Munculnya wacana yang berisikan desakan kapada Lembaga Legislatif untuk melakukan Interpelasi kepada Bupati, jika dalam proses promosi dan mutasi terbukti ada pelanggaran aturan, tidak lah semudah membalikan telapak tangan.
Irman
